POLITIK MILITER INDONESIA

Tentara yang sejak awal bertindak sebagai proterian revolusioner selalu mencari ruang agar tetap terlibat dalam politik. Upaya mewujudkan misi tersebut dilakukan melalui jalur sipil dan jalur komando. Jalur sipil meliputi polarisasi kekuatan, penguasaan sumber ekonomi, dan mobilitas kekaryaan. Adapun jalur komando meliputi melalui intelijen dan operasi-operasi khusus. Selain itu, TNI juga melakukan jalur konstitusi, yaitu memasukan pembenaran keterlibatan tentara dalam sistem UU di Indonesia. Untuk mewujudkan misi tersebut, dilakukan rekayasa dan kekerasan.
Pemberontakan PRRI menjadi pintu utama masuknya tentara dalam politik di Riau. Riau merupakan eksperimen utama politik tentara. Operasi penumpasan PRRI menjadi justifikasi bagi tentara untuk mengusai politik dan ekonomi di Riau sejak 1958 hingga reformasi. Oleh tentara, masyarakat dibagi menjadi dua polarisasi kekuatan yang pro-RI dan pro-PRRI. Pihak pro-PRRI kemudian ditumpas habis. Setelah itu, kepemimpinan di Riau dipegang oleh tentara aktif dan sumber-sumber ekonomi dieksploitasi di bawah kontrol tentara. Isu PRRI juga digunakan untuk mendesak pemerintah pusat agar segera mengesahkan pembentukan Provinsi Riau. Hal tersebut menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, mempercepat terwujudnya keinginan masyarakat Riau untuk memiliki provinsi sendiri. Di sisi lain, menyerahkan Riau kepada rezim tentara ternyata berakibat fatal bagi kesejahteraan rakyat Riau.

Review

Produk Sejenis

1. NEGARA ORDE BARU: Industrialisasi dan Masyarakat Lokal (Riau)
2. STRATEGI MENANG TELAK PEMILU : Dukungan Bertambah Dengan 5 Modal Dasar Politik Selain Finansial Dalam Waktu 90 Hari
3. Duduk sama Rendah, Berdiri sama Tinggi: Mungkinkah Keadilan Sosial Seimbang?
4. MENGUKUR KINERJA LEGISLATIF
5. Buku Hitam Prabowo Subianto : Sejarah Kelam Reformasi 1998