MENGUKUR KINERJA LEGISLATIF

Reformasi tahun 1998 arus perubahan besar sedang terjadi di Indonesia khususnya di bidang politik. Sumber kekuasaan yang tadinya terpusat di tangan Presiden mulai menyebar, salah satunya ke lembaga legislatif. Sebelumnya lembaga legislatif hanya menjadi ‘tukang’ stempel eksekutif, reformasi menghantar legislatif sebagai sumber kekuasaan baru yang melampaui batas. Khusus untuk legislatif daerah sejak diberlakukannya UU N0 22 tahun 1999 yang mengatur Otonomi Daerah memberi hak otoritas penuh kepada DPRD bukan sebagai legislatif daerah tetapi menjadi kekuataan yang ‘mengontrol’ eksekutif. Waktu itu saya berpikir, jika anggota DPRD tidak dikontrol maka anggota DPRD menjadi monster yang melebihi kekuatan Orde Baru. Ini berarti DPRD merupakan sumber dari semua sumber masalah daerah terutama tumbuh suburnya korupsi. Untuk itu, anggota DPR (D) perlu dikontrol agar kekuasaan tidak melampuai batas.
Buku ini menceritakan pengalaman penulis saat melakukan pemantau DPRD Riau dengan metode ilmiah. Pada buku ini berisi uraian metode dan teknis pemantauan DPRD, sistem pelaporan kinerja individu, komisi, dan fraksi. Proses advokasi yang dilakukan dengan kaidah-kaidah ilmiah ini bisa dipakai di seluruh Indonesia. Ketika orang belum berpikir bagaimana memantau dewan, saya tahun 2000 telah melakukannya. Buku ini penting untuk dibaca oleh seluruh anggota dewan di Indonesia dan aktivis advokasi untuk legislatif.

Review

Produk Sejenis

1. NEGARA ORDE BARU: Industrialisasi dan Masyarakat Lokal (Riau)
2. STRATEGI MENANG TELAK PEMILU : Dukungan Bertambah Dengan 5 Modal Dasar Politik Selain Finansial Dalam Waktu 90 Hari
3. Duduk sama Rendah, Berdiri sama Tinggi: Mungkinkah Keadilan Sosial Seimbang?
4. Buku Hitam Prabowo Subianto : Sejarah Kelam Reformasi 1998
5. POLITIK MILITER INDONESIA