NEGARA ORDE BARU: Industrialisasi dan Masyarakat Lokal (Riau)
Rp. 42,000
| : M. Rawa El Amady | |
| : 978-602-1371-78-7 | |
| : AG Litera | |
| : 2014 | |
| : NEGARA ORDE BARU: Industrialisasi dan Masyarakat Lokal (Riau) | |
| : 236 | |
| : Indonesian | |
| : Indonesia |
Hasil-hasil penelitian yang saya dilakukan sepanjang tahun 1997 hingga 2003 menunjukkan bahwa kemiskinan dan korupsi ternyata bersumber dari kebijakan negara. Negara, melalui kebijakan industrialisasi melakukan mobilisasi kemiskinan di seluruh Indonesia sebelum reformasi. Bagi pejabat negara, mobilisasi kemiskinan berarti mempercepat akomulasi kekayaan, karena pada proses mobilisiasi kemiskinan tersebut pejabat negara mengambil untung melalui korupsi, dan kolusi dengan investor. Kawasan industri Bintan, Pangkalan Kerinci dan Perawang menjadi saksi hidup dan tidak bisa terbantahkan.
Pemerintah dan investor mengunakan pendekatan mordernisasi dalam menilai masyarakat. Masyarakat dituduh memiliki budaya malas dan tidak mampu bekerja, bahkan dalam banyak hal masyarakat dituduh anti terhadap pembangunan. Pemerintah menuduh masyarakat yang budaya ekonomi dengan sistem ladang berpindah-pindah sebagai penyebab kerusakan hutan, sehingga dikeluarkan peraturan pelarangan. Sementara pemerintah mengeluarkan izin HPH (Hak Penguasaan Hutan) sampai ke kampung-kampung penduduk. Dalam kasus Riau tahun 1995 menunjukan bahwa luas HPH melebihi luas daratan yang ada di Riau.
Secara umum pada kasus di Riau, penelitian lapangan menunjukkan bahwa industri merugikan masyarakat, pemerintah dan indutri tidak memiliki respon alternatif untuk melibatkan masyarakat dalam proses industrialiasi. Oleh sebab itu, pada tulisan terakhir penulis sampaikan alternatif pemikiran untuk me-linkage-kan antara industri dengan masyarakat di sekitar industri.
